445 Petugas Sensus Ekonomi 2026 Bireuen Dilatih BPS untuk Data Berkualitas Kebijakan Pembangunan
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bireuen terus berupaya mempersiapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 dengan mengadakan pelatihan bagi para petugas. Saat ini, pelatihan tersebut telah memasuki hari kedua dan berlangsung di Hotel Bireuen Jaya. Kegiatan ini dilaksanakan dalam empat gelombang yang dimulai dari tanggal 2 hingga 13 Juni 2026. Ini merupakan langkah penting untuk memastikan setiap petugas memiliki kompetensi dan standar kerja yang seragam sebelum mereka melakukan pendataan di lapangan.
Kesiapan Sumber Daya Manusia BPS Bireuen
Pada sesi pelatihan kali ini, media berkesempatan untuk mewawancarai Kepala BPS Kabupaten Bireuen, Ir. Maimun. Dalam wawancara tersebut, beliau memberikan penjelasan mengenai kesiapan sumber daya manusia serta strategi pendataan yang akan diterapkan dalam sensus ekonomi terbesar di Indonesia ini.
Jumlah Petugas yang Dikerahkan
Ir. Maimun mengungkapkan bahwa BPS Bireuen telah menyiapkan sebanyak 445 petugas yang terdiri dari 389 petugas pencacah lapangan dan 56 petugas pemeriksa lapangan. Semua personel ini akan disebar ke 17 kecamatan untuk memastikan bahwa semua aktivitas usaha yang menjadi objek pendataan dapat terjangkau dengan baik.
“Penempatan petugas akan disesuaikan dengan kebutuhan nyata di lapangan. Kami mempertimbangkan jumlah unit usaha, karakteristik wilayah, dan tingkat beban kerja di setiap kecamatan untuk memastikan proses pendataan berjalan efektif dan menghasilkan data yang akurat,” jelas Ir. Maimun.
Pembagian Petugas Berdasarkan Kecamatan
Data menunjukkan bahwa Kecamatan Peusangan menjadi wilayah dengan jumlah petugas terbanyak, yaitu 51 orang. Sementara itu, Kota Juang memiliki 41 petugas, dan Jeumpa dengan 35 petugas. Berikut adalah rincian jumlah petugas di setiap kecamatan:
- Samalanga: 26 orang
- Simpang Mamplam: 26 orang
- Pandrah: 11 orang
- Jeunieb: 26 orang
- Peulimbang: 14 orang
- Peudada: 29 orang
- Juli: 31 orang
- Kuala: 20 orang
- Jangka: 32 orang
- Peusangan Selatan: 17 orang
- Peusangan Siblah Krueng: 15 orang
- Makmur: 20 orang
- Ganda Pura: 26 orang
- Kuta Blang: 25 orang
Struktur Pelatihan yang Efektif
Untuk menjamin efektivitas pelatihan, peserta dibagi menjadi empat gelombang. Gelombang pertama diikuti oleh 124 peserta, gelombang kedua 125 peserta, sementara gelombang ketiga dan keempat masing-masing diikuti oleh 98 peserta.
Selama pelatihan, para petugas mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai konsep dan definisi Sensus Ekonomi 2026, teknik wawancara, tata cara pengisian instrumen pendataan, penggunaan aplikasi digital, serta mekanisme pengawasan dan pengendalian mutu data.
Pentingnya Kualitas Data dalam Kebijakan Publik
Ir. Maimun menegaskan, kualitas data menjadi faktor krusial yang akan menentukan kualitas kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah di masa mendatang. “Data yang akurat akan menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran. Oleh karena itu, kami menekankan pentingnya profesionalisme, integritas, dan ketelitian kepada seluruh petugas kami. Hasil dari sensus ini akan menjadi pijakan penting dalam merumuskan arah pembangunan ekonomi di masa yang akan datang,” tuturnya.
Tujuan Sensus Ekonomi 2026
Sensus Ekonomi 2026 merupakan program nasional yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai struktur dan aktivitas usaha di Indonesia. Data yang dihasilkan dari sensus ini akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, perencanaan pembangunan, evaluasi program ekonomi, serta pengambilan keputusan strategis baik di tingkat pusat maupun daerah.
Manfaat bagi Kabupaten Bireuen
Bagi Kabupaten Bireuen, hasil sensus diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai potensi ekonomi daerah, perkembangan sektor usaha, serta peluang pengembangan ekonomi yang bisa mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat.
Optimisme BPS Bireuen
Dengan dukungan ratusan petugas yang telah dipersiapkan secara matang, BPS Kabupaten Bireuen optimis bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 akan berjalan lancar. Mereka yakin bahwa data yang diperoleh akan menjadi fondasi bagi pembangunan daerah yang lebih terukur, inklusif, dan berkelanjutan.
