Konflik Masjid Abu Indrapuri: Perjuangan Syariat Menghadapi Keinginan Birokrasi
Konflik yang muncul seputar penerbitan SK Imuem Syiek Masjid Besar Abu Indrapuri oleh Bupati Aceh Besar Muharram Idris bukan hanya persoalan administratif internal, tetapi juga berpotensi menjadi ancaman bagi kearifan lokal yang selama ini dipertahankan.
Intervensi Eksekutif dalam Penetapan Imam Masjid
Campur tangan eksekutif dalam penetapan imam masjid, yang secara historis dan sosiologis merupakan wilayah otonom masyarakat adat dan ulama, menunjukkan adanya indikasi hiper-regulasi yang berlebihan.
Proses penunjukan Imum Chiek sebelumnya telah melalui dua kali musyawarah yang melibatkan unsur Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Abu Indrapuri, remaja masjid, forum keuchik, para imeum mukim, imam masjid, serta tokoh masyarakat.
Penetapan Kembali Tgk. Anisullah Arsyad sebagai Imum Chiek Masjid Abu Indrapuri
Musyawarah tersebut secara mufakat menetapkan kembali Tgk. Anisullah Arsyad sebagai Imum Chiek Masjid Abu Indrapuri. Hasil musyawarah ini kemudian disampaikan secara resmi kepada Camat Indrapuri untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
Keputusan Berbeda oleh Bupati Aceh Besar Syech Muharram
Namun, Bupati Aceh Besar Syech Muharram memilih untuk mengambil keputusan yang berbeda dengan menunjuk Zulfa Saputra sebagai Imum Chiek Masjid Abu Indrapuri.
Apa Arti Masjid Abu Indrapuri?
Masjid Abu Indrapuri bukan hanya sebuah bangunan fisik; ia adalah simbol peradaban Aceh yang memadukan tradisi kesultanan dengan hukum syara’.
Memaksakan Kehendak Birokrasi Atas Konsensus Masyarakat
Memaksakan kehendak birokrasi di atas konsensus (ijma’) jamaah dan tokoh masyarakat setempat adalah langkah pragmatis yang buta sejarah. Ketika bupati menarik kewenangan penetapan imam ke meja kekuasaan, ia sebenarnya sedang meruntuhkan sendi-sendi demokrasi religius di tingkat akar rumput.
Mengabaikan Mekanisme Musyawarah
Langkah ini dinilai melampaui batas wewenang karena mengabaikan mekanisme musyawarah yang telah menjadi hukum tidak tertulis selama berabad-abad. Birokrasi seharusnya hadir sebagai fasilitator, bukan regulator yang mendikte “siapa yang boleh memimpin.”
Arogansi Kekuasaan dan Penyempitan Makna Otonomi Khusus Aceh
Jika setiap jengkal ruang sakral harus disandera oleh SK pejabat, maka otonomi khusus Aceh sedang mengalami penyempitan makna yang mengkhawatirkan. Ini bukan lagi soal tertib administrasi, melainkan soal arogansi kekuasaan yang gagal memahami psikologi massa dan marwah institusi keagamaan.
Keputusan yang Memicu Kegaduhan
Keputusan yang memicu kegaduhan ini harus segera dievaluasi sebelum menciptakan preseden buruk bagi masjid-masjid bersejarah lainnya di Aceh.
Bayangkan Jika…
Bayangkan jika setiap imam di seluruh gampong, Mukim dan Kecamatan harus menunggu cap birokrat untuk mengimami shalat Jumat—tradisi syariat yang lahir dari ijma’ ulama pasti akan tenggelam dalam lautan kertas.
Otonomi Aceh dan Syahwat Regulasi
Otonomi Aceh, yang dijamin UUPA No. 11 Tahun 2006, justru tergerus oleh syahwat regulasi yang tak terkendali. Kelihatannya, pengambil kebijakan di pusat kekuasaan Aceh Besar sedang membuka kotak Pandora, sebuah metafora filosofis dari mitologi Yunani kuno yang melambangkan pelepasan malapetaka tak terkendali akibat rasa ingin tahu atau arogansi kekuasaan.
Intervensi Bupati yang Membuka Kotak Pandora
Seperti Pandora yang membuka wadah terlarang dan melepaskan segala kejahatan ke dunia—hanya menyisakan harapan di dasar—intervensi bupati ini membebaskan roh-roh hiper-regulasi, konflik sosial, dan erosi adat yang selama ini terkurung oleh musyawarah jamaah.
Mengancam Kearifan Lokal Aceh
Dengan tangan birokrat yang gemetar memegang SK, kotak itu kini terbuka lebar, mengancam menelan kearifan lokal Aceh dalam pusaran kegelapan administratif. Apa yang tersisa hanyalah “harapan” revisi regulasi, tapi jika dibiarkan, malapetaka ini akan menyebar ke setiap mimbar masjid di tanah teulebeh ini.
Legitimasi Imam dan Tuntutan Kepada Bupati Aceh Besar
Pemimpin daerah harus sadar bahwa legitimasi seorang imam datang dari ketaatan jamaah dan kedalaman ilmu, bukan dari tinta tanda tangan seorang birokrat. Bupati Aceh Besar dihimbau mencabut SK kontroversial tersebut dan mengembalikan proses ke musyawarah BKM, remaja masjid, keuchik dan imuem mukim serta tokoh masyarakat lainnya untuk memilih imam mereka.
Turun Tangan Gubernur Aceh dan DPRA
Untuk menengahi polemik tak bertepi ini, Gubernur Aceh dan DPRA dihimbau perlu segera turun tangan, merevisi regulasi yang membingkai intervensi eksekutif agar tetap selaras dengan Qanun Jinayat dan adat basandi syara’. Hanya dengan demikian, Aceh bisa menjaga keseimbangan antara modernitas birokrasi dan keabadian syariat.
Kisruh masjid Abu Indrapuri ini adalah titik nadir otonomi kita. Jangan biarkan syahwat kekuasaan merampas suara rakyat di ambang mimbar, kembalikan masjid kepada jamaahnya!
