Kementerian ATR/BPN Tingkatkan Layanan Pertanahan dalam Mal Pelayanan Publik secara Efektif

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkomitmen untuk meningkatkan layanan pertanahan melalui konsep Mal Pelayanan Publik (MPP) yang diterapkan di berbagai daerah. MPP dirancang untuk mengintegrasikan berbagai layanan dari pemerintah pusat dan daerah dalam satu lokasi, sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik yang mereka butuhkan.

Partisipasi Kementerian ATR/BPN dalam Mal Pelayanan Publik

Kementerian ATR/BPN telah menunjukkan partisipasi yang signifikan dalam pengembangan MPP. Menurut Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, layanan pertanahan sangat penting bagi masyarakat. Dalam sebuah webinar tentang penguatan penyelenggaraan pelayanan pertanahan di MPP yang diadakan pada Kamis (02/04/2026), ia menekankan bahwa upaya untuk mengoptimalkan layanan di MPP akan terus berlanjut, mengikuti standar dan kebijakan pelayanan publik nasional.

Evaluasi dan Peningkatan Layanan di MPP

Dalam webinar tersebut, Dalu Agung Darmawan mengungkapkan hasil evaluasi atas penyelenggaraan MPP yang telah dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN. Evaluasi ini dilakukan berdasarkan penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), yang bertanggung jawab atas MPP.

Aspek Koordinasi Antarinstansi

Salah satu fokus evaluasi adalah mengenai koordinasi antar instansi yang terlibat dalam MPP. Koordinasi ini penting untuk melibatkan berbagai pihak, seperti Kementerian Keuangan dan Dinas Pendapatan Daerah. “Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah kualitas layanan. Semua aspek ini harus ditindaklanjuti secara berkelanjutan, sistematis, dan terstruktur. Setiap loket layanan ATR/BPN diharapkan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” tambah Dalu Agung.

Harapan untuk Penyempurnaan Layanan Pertanahan

Dalu Agung Darmawan berharap melalui kegiatan webinar ini, seluruh pegawai di ATR/BPN dapat menyamakan persepsi dan pemahaman terkait pelaksanaan MPP. Ia juga meminta kepada seluruh satuan kerja (Satker) agar lebih responsif dalam memastikan keberhasilan MPP. “Saya mengimbau kepada semua Kepala Kantor, Kasubbag, dan rekan-rekan di Kantor Pertanahan untuk memastikan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik berjalan dengan baik,” ujarnya.

Statistik dan Pencapaian MPP

Webinar tersebut juga menghadirkan narasumber dari Kementerian PANRB, Asisten Deputi Perluasan Aksesibilitas dan Pelayanan Inklusif, Yanuar Ahmad. Ia melaporkan bahwa saat ini terdapat 305 MPP yang tersebar di seluruh Indonesia, dan Kementerian PANRB mendorong agar jumlah ini terus bertambah di masa mendatang.

Dari total 305 MPP tersebut, Kementerian ATR/BPN berkontribusi dengan menyediakan layanan di 239 MPP, menjadikannya salah satu instansi terdepan setelah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. “Kami terus berupaya meningkatkan kualitas layanan. Kehadiran MPP ini mendapatkan respon positif dari masyarakat,” jelas Yanuar Ahmad.

Pentingnya Webinar untuk Penyempurnaan Layanan

Webinar yang dihadiri oleh sekitar 500 peserta ini dibuka oleh Norman Subowo, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) ATR/BPN. Selain itu, Einstein Al Makarima, Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko (Ortala MR) ATR/BPN juga turut menjadi narasumber.

Melalui kegiatan semacam ini, Kementerian ATR/BPN tidak hanya berusaha untuk meningkatkan kualitas layanan pertanahan, tetapi juga untuk menciptakan sinergi antara berbagai instansi dalam upaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai MPP dan layanan pertanahan, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah dalam mengakses layanan yang mereka butuhkan.

Manfaat bagi Masyarakat

Penerapan MPP oleh Kementerian ATR/BPN membawa berbagai manfaat bagi masyarakat. Beberapa di antaranya adalah:

• Integrasi Layanan: Masyarakat dapat mengakses berbagai layanan dalam satu tempat, menghemat waktu dan tenaga.
• Kemudahan Akses: Layanan pertanahan menjadi lebih mudah dijangkau oleh semua lapisan masyarakat.
• Transparansi: Proses layanan yang lebih terbuka dan jelas, mengurangi kemungkinan adanya praktik korupsi.
• Respon Cepat: Layanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan keluhan masyarakat.
• Kualitas Pelayanan: Peningkatan kualitas layanan yang berstandar nasional.

Dengan berbagai inisiatif yang dilakukan, Kementerian ATR/BPN bertekad untuk terus meningkatkan layanan pertanahan dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Masyarakat pun diharapkan dapat memanfaatkan layanan ini secara maksimal demi kemudahan dalam urusan pertanahan.

Langkah ke Depan

Kementerian ATR/BPN berencana untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan dalam penyelenggaraan layanan pertanahan di MPP. Ini termasuk melakukan pelatihan bagi pegawai untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam memberikan layanan yang optimal. Selain itu, kerjasama dengan instansi lain juga akan diperkuat untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan tidak hanya berkualitas, tetapi juga efisien.

Dalam menghadapi tantangan ke depan, Kementerian ATR/BPN akan terus berupaya untuk berinovasi dalam pelayanan publik, khususnya di bidang pertanahan. Dengan demikian, diharapkan layanan pertanahan yang diberikan semakin relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Melalui upaya yang terintegrasi dan sistematis, Kementerian ATR/BPN tidak hanya membangun kepercayaan masyarakat, tetapi juga menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.